Ketua Himpunan Mahasiswa Buddhis Indonesia (HIKMAHBUDHI) Cabang Malang menghadiri acara silahturahmi Walikota Malang Drs. H. Sutiaji dan dialog antara tokoh dan umat Buddha untuk menciptakan kerukunan, sinergitas, dan menjalin kekerabatan yang bertempat di Vihara Adi Kasih Malang (08/8/2023).
Kegiatan tersebut diikuti oleh kepala Bakesbangpol Malang, Ketua FKUB Malang, Camat, Lurah, Ketua Walubi Malang, Magabudhi Malang, Pengawas Pendidikan Agama Buddha, Penyuluh Agama Buddha Kota Malang dan Kota Batu.
Dalam dialog tersebut bapak Sutiaji menyampaikan bahwa acara silahturahmi ke tempat ibadah khususnya vihara telah menjadi agenda tetapi terhenti karena pandemi covid-19. Silahturami dengan umat beragama ini untuk saling berbagi kasih, rasa dan membantu satu dengan yang lainnya. “Sehingga kita berbagi kasih, berbagi rasa, saling membantu diantara kita semua, saling mengenal satu dengan yang lainnya.”
Beliau melanjutkan bahwa kebaragaman merupakan berkah yang luar biasa sehingga kita harus menjaga kebhinekaan khususnya di Malang dan sekitarnya “Sungguh tuhan luar biasa memberikan kasih sayang kepada kita semua keberagaman itu yang luar biasa karena sehingga kitab isa bertemu karena jasa orang yang ada di dekat kita. Tidak ada keindahan yang terbentuk dari satu unsur dan ternyata warna warni itu indah. Agar ini hidup, maka kita harus saling menghargai.,” begitu jelasnya.
Setelah sambutan dari Bapak Walikota, dilanjutkan sesi dialog dengan umat Buddha. Salah satu penyuluh agama Buddha menanyakan perihal kebutuhan pengangkatan guru agama Buddha non PNS di Kota Malang. Bapak Sutiaji menjelaskan pengangkatan guru agama non pns adalah kewenangan kementrian agama, beliau menyarankan untuk berdiskusi lebih lanjut dengan bagian pendidikan.
Selanjutnya perihal permohonan percepatan perizinan mendirikan bangunan di vihara Samaggi Viriya akan segera ditindaklanjuti. Selain itu, dalam diskusi tersebut bapak Sutiaji memberikan saran kepada pengurus Vihara Meta Dipa agar segera mengurus perubahan statusya dari sewa menjadi izin pendirian ke pemkot Malang. “Untuk tempat ibadah itu saya memakai IP (Izin Pendirian) untuk mendapatkan pembebasan biaya, eman jenengan membayar sewa yang besar’.
Orang nomor satu di Jajaran Pemkot Malang, mendorong semua elemen Masyarakat terutama tokoh agama terus menguatkan kebhinekaan di tengah keberagaman dengan meningkatkan toleransi dan umat beragama”.
