Akhir tahun adalah momen yang tepat untuk merenungkan kembali apa yang telah dilakukan dalam kurun waktu satu tahun kebelakang. Refleksi akhir tahun menjadi cerminan untuk dapat melihat kembali pencapaian dan kegagalan untuk dijadikan tolak ukur dalam memperbaikinya kedepan. Melihat perjalanan panjang sosial politik dimasyarakat, perlu rasanya melihat kembali fenomena sosial yang terjadi di masyarakat dalam kurun waktu setahun kebelakang (2024).
Sosial politik masayarakat menjadi penting untuk diperhatikan, karenanya untuk menjaga stabilitas negara. Sepanjang tahun 2024 stabillitas sosial masyarakat masih terjaga, akan tetapi banyak peristiwa-peristiwa yang menjadi perhatian publik, mulai dari segi sosial, politik, ekonomi maupun dari segi agama.
Indonesia merupakan salah satu negara demokrasi terbesar di dunia yang mempunyai idelogi Pancasila sebagai sumber pedoman dalam penyelenggaraan negara dan pemerintah. Hal itu untuk memudahkan penganturan dalam penataan pemerintah maka diperlukan adanya suatau sistem pemerintah yang dapat berjalan secara efektif dan efesien dan tetap dibawah pengawasan dari pemerintah serta terikat dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia.
Jalanya pemerintahan setahun kebelakang sedikit tergangu dengan adanya 2 (dua) agenda Nasional pemerintah yaitu Pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah serentak. Pemilu maupun pilkada yang diselenggarakan sebagai sebuah mekanisme demokrasi yang sebenarnya dirancang untuk mentransformasikan sifat konfilk yang terjadi dimasyarakat. demokrasi sebeneranya berupaya mengarahkan agar konflik tidak meluas menjadi kekerasan. Tapi sayangnya, idealitas yang dibangun dalam sebuah proses demokrasi, pada kenyataanya sering kali jauh dari apa yang diharapkan. Hal itu juga dirancang sebagai demokrasi elektoral, justru menjadi ajang baru timbulnya konflik dan benturan-benturan fisik antar masyarakat. Mekanisme demokrasi yang ada justru melegitimasi munculnya kekarasan akibat perbedaan pandangan yang sulit ditolerir anatara pihak-pihak berkepentingan dalam demokrasi itu sendiri.
Oleh karena itu, desain demokrasi di Indonesia dalam konteks penyelenggaraan kontestasi pemilu telah gagal mentransformasikan konflik. Rawannya konflik dan kekerasan demokrasi disebabkan adanya sistem multipartai yang sesungguhnya telah menggambarkan perbedaan kepentingan itu sendiri. Perbedaan kepentingan berkontribusi terhadap merapuhnya perdamaian sosial.
Selain dari pada hal itu, transisi pemerintahan Presiden Jokowi ke Presiden Prabowo juga perlu menjadi perhatian dalam upaya mewujudkan Indonesia Emas 2045. Transisi pemerintahan masih dalam tahap awal, dimana Prabowo sebagai presiden terpilih pada pemilihan umum 14 Ferbruari 2024. Tahap awal ini menjadi tanda bahwa pemerintahn harus mampu bertransisi dan beradaptasi dengan kemajuan teknologi global yang pesat dan sebagai upaya membangun opini publik yang baik.
Transisi pemerintahan 2024 akan menjadi momen krusial dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045, yang bertujuan menjadikan Indonesia sebagai negara maju dan sejahtera pada usia 100 tahun kemerdekaannya. Transisi ini tidak hanya soal pergantian pemimpin, tetapi juga tentang keberlanjutan kebijakan yang telah dimulai oleh pemerintahan sebelumnya, serta penyusunan langkah-langkah baru yang dapat mempercepat pencapaian visi tersebut. Meskipun pemerinatahan Presiden Jokowi dan Presiden Prabowo sudah berkerjasama dalam transisi pemerintahan, namun masih banyak faktor yang mempengaruhi apakah transisi pemerintahan tersebut berjalan dengan baik. Masa transisi tata Kelola pemerintahan ini dapat dikatakan menjadi masa yang krusial yang mampu berdampak pada sektor ekonomi dan sosial.
Pada masa transisi pemerintahan ini Indonesia sedang menghadapi paradoks era Prabowo-Girban. Munculnya gaya hidup hedonism kelas kakap atau pejabat pemerintah sehingga timbul sikap konsumtif oleh penyelenggara dan pemegang institusi negara bahkan Lembaga politik serta munculnya makelar politik yang digunakan hanya untuk kepentingan pribadi, ini tentu menjadi permasalahan yang besar dan dapat mempengaruhi stabilitas negara. Berkaitan dengan hal tersebut, pemerintah harus memberikan solusi konkrit untuk menyelesaikan permesalahan yang ada. Memberikan solusi dengan tetap memperhatikan aspek bahwa setiap warga negara berhak untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik, sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045.
Transisi pemerintahan ini harus memperhatikan bebeapa aspek penting untuk menggapai Indonesia Emas 2045, diantaranya Pembangunan infaktruksi serta konetivitas, peningkatan sumber daya manusia (SDM), Inovasi teknologi, reformasi ekonomi atau kebijakan public dan penguatan diplomasi serta peran global. Hal tersebut harus menjadi perhatihan lebih, dalam menjaga keberlangsungan tatanan sosial masyarakat yang inklusif
Secara umum proses transisi pemerintahan seringkali melibatakan persiapan administratif, alih kepemimpinan dalam berbagai sektor, dan perencanaan kebijakan. Dalam hal ini pemerintah sebelumnya diharapkan akan memberikan dukungan untuk memastikan kelancaran transisi, termasuk dalam hal koordinasi kebijakan dan administrasi pemerinatahan. Namun disamping itu, dinamika politik dan keputusan-keputusan terkait alokasi kabinet atau perubahan kebijakan bisa mempengaruhi sejauh mana transisi dapat berjalan dengan efektif. Transisi pemerintahan ini akan menjadi ujian bagi siapa pun yang memimpin, karena keberlanjutan kebijakan dan konsistensi dalam perencanaan akan sangat menentukan apakah Indonesia bisa mewujudkan visi Emas 2045. Dengan langkah-langkah yang tepat, kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah, serta dukungan masyarakat, transisi pemerintahan 2024 bisa menjadi titik awal bagi Indonesia untuk mencapai kemajuan yang berkelanjutan dan kesejahteran.
